PENDIS - "Kita miskin data," demikian dikatakan Menag
ketika memberi pengarahan pada Rapat Kerja (Raker) Tahun 2013 Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
yang diikuti 278 peserta yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah,
dan pejabat struktural Kanwil Kemenag se DKI Jakarta di
Bogor, Kamis (25/07) malam.
Untuk itu Menteri Agama Suryadharma Ali meminta seluruh
jajarannya untuk segera menyelesaikan problem miskinnya data kelembagaan
pendidikan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya sehingga upaya
peningkatan kualitas bagi penyelenggaraan program pendidikan bisa dimaksimal.
Menag memberikan penekanan secara khusus kepada program
penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, anggaran
di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam (Pendis) demikian besar tetapi
belum terkelola dengan baik hingga belum bisa memberi manfaat luas dan menarik
perhatian masyarakat, juga media massa.
"Anggaran di Ditjen Pendis mencapai Rp43 triliun.
Sementara di ditjen lain, seperti Bimas Islam, sangat kecil," kata Menag.
Karena itu, Menag meminta agar penyelenggaraan pendidikan
di Kementerian Agama mendapat perhatian serius. "Data harus lengkap dan
akurat, jangan sampai tidak diketahui berapa jumlah ruang kelas siswa yang
rusak, madrasah mana yang rusak, dimana lokasinya, sehingga program menjadi
tidak tepat sasaran," tegas Menag mengingatkan.
"Selama ini sulit diketahui. Sebabnya, karena kita
miskin data," imbuh Menag.
Masalah miskin data ini, lanjut Menag, berlanjut pada
mekanisme kerja serabutan dan hanya mementingkan besarnya anggaran. Itu bisa
terlihat misalnya, kata Menag, dari kasus bantuan komputer pada madrasah yang
tidak mampu mengoperasionalkannya karena terkendala masalah listrik.
"Kalau memberi bantuan komputer pada madarasah yang tidak mampu
mengoperasikannya, komputer pun disimpan, hanya teronggok di atas meja dipenuhi
debu," ungkap Menag.
Ada juga program pengiriman buku kepada madrasah yang tidak
memintanya. Ini sangat mencolok. "Kapan gue minta," kata Menag dengan
logat Betawi dan disambut tawa hadirin.
Menag sekali lagi meminta agar penyelenggaraan pendidikan
mendapat perhatian besar. Sebab, kualitas umat di masa depan tergantung pada
pendidikannya. Seluruh warga di Indonesia, termasuk di Jakarta, berhak mendapat
pendidikan.
Selain masalah data, Menag meminta agar pemberian bea siswa
bagi anak miskin harus dilanjutkan. Demikian pula mengenai tunjangan profesi
bagi guru. "Perhatian pemerintah demikian besar, sampai-sampai
"kedodoran" utang Rp1,9 triliun, pascasertifikasi guru. Diharapkan
dana tersebut sudah terbayar pada 2014.
"Itu di Kemenag, Di Kemendikbud lebih besar lagi,
sekitar Rp8 triliun," tutu Menag.
sumberdata : http://emispendis.kemenag.go.id/